DPRD Sampang Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Tentang APBN 2023

Sampang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang menggelar rapat Paripurna dengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka penyampaian Pengantar / Keterangan tentang APBN tahun 2023 menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di ruang Graha Paripurna. (16/08) 

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh ketua DPRD Fadol, Bupati dan Wabup Sampang, seluruh anggota DPRD, Forkopimda dan tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya. 

Baca juga: Terkait PT KSS, Ombudsman Kalteng Terima Perwakilan Masyarakat Mandomai

"Harus di hilirkan dan diindustrialisasikan di dalam negeri agar nilai tambah bisa maksimal untuk kepentingan nasional hal ini akan membuka lapangan kerja meningkatkan ekspor menghasilkan devisa meningkatkan pendapatan negara serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi, " pidato Presiden RI Jokowi secara Virtual. 

Lebih lanjut Presiden Jokowi menyampaikan optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus ditingkatkan, persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan mangrove serta rehabilitasi habitat laut terus dilakukan sehingga menjadi potensi besar penyerapan karbon, energi bersih dari panas matahari angin ombak laut dan energi biota menarik industrialisasi penghasil produk-produk rendah emisi. 

Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Beberapa Proyek KCJB Di Pemprov Jabar

Selanjutnya Presiden Jokowi menekankan, perlindungan hukum sosial politik dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat, penuaan sipil dan praktek demokrasi politik perempuan dan kelompok marginal harus terus terjamin hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. 

Selain itu Presiden Jokowi dalam pidatonya juga meminta Negara menjamin keamanan dan keadilan, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga peradilan begitu juga dengan pemberantasan korupsi yang juga terus menjadi prioritas utama. 

Baca juga: Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa

Pihaknya juga meminta UMKM harus terus didukung agar dapat segera naik kelas, hingga saat ini sudah ada 19 juta UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital, diharapkan produk UMKM dapat menyerap APBN atau APBD untuk membeli produk dalam negeri. (Huz/Full)